detak.co - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) populer dengan kegiatan blusukan untuk mendekati masyarakat. Namun, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai blusukan gubernur yang akrab dipanggil Jokowi itu merupakan pemborosan.
Direktur Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi menyebut anggaran blusukan Jokowi atau belanja penunjang operasional pada 2013 senilai Rp 26,670 miliar per tahun. Jika dirata-ratakan, Jokowi dan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai anggaran masing-masing sekitar Rp 37 juta per hari sebagai dana penunjang operasional. "Blusukan Jokowi hanya menghabiskan anggaran," kata Uchok, dalam siaran persnya, Ahad (21/7).
Uchok membandingkan anggaran Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo. Menurut dia, Foke, panggilan akrab Fauzi, hanya mempunyai anggaran penunjang operasional sekitar Rp 17,640 miliar pada 2012. Nilai itu masih berada di bawah anggaran blusukan Jokowi. Artinya, menurut Uchok, APBD DKI Jakarta harus menyediakan dana blusukan yang lebih mahal senilai Rp 9,030 miliar pada era Jokowi.
Dengan itu, Uchok menganggap dana blusukan Jokowi hanya menjadi pemborosan anggaran. Karenanya ia menilai blusukan itu tidak memunculkan solusi untuk warga Jakarta. Uchok menyarankan Jokowi untuk membenahi ibu kota Indonesia ini dengan cara lain. "Untuk membenahi Jakarta bukan dengan cara blusukan, tetapi dengan benahi itu birokrasi," ujarnya. (republika.co.id)
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan miring Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan dirinya menghabiskan anggaran Rp26,6 miliar untuk blusukan atau inspeksi mendadak.
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan sama sekali tidak ada anggaran khusus untuk blusukan. "Blusukan nggak ada anggaran, modalnya hanya jalan kaki," katanya di Balai Kota, Senin (22/7/2013).
Dia menjelaskan adapun anggaran Rp26,6 miliar merupakan dana operasional yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat mendesak atau dana taktis, misalnya ada kebakaran, gesekan antar warga yang butuh dana cepat, menggunakan dana tersebut. (bisnis.com)
Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dana operasional taktis yang dikeluarkan baru Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Angka tersebut, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, termasuk yang dikeluarkan Gubernur DKI Joko Widodo.
"Itu untuk bantu korban banjir, makan kalau ada rembug dengan warga, dan pengeluaran dadakan lainnya," kata Basuki di Balai Kota pada Selasa, 23 Juli 2013.
Hal ini disampaikan Basuki menanggapi pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) bahwa dana blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Padahal, anggaran taktis operasional itu tidak sekadar untuk blusukan.
Basuki meminta Fitra agar berhati-hati dalam merilis data, serta tidak mengada-ada dengan menyebut temuan dana blusukan. "Kalau temuan itu seolah kami sembunyikan, ini kan sudah kami publish di mana-mana, siapa pun bisa lihat," ujarnya.
Basuki mengatakan, apa yang dilakukan Fitra malah menjadi bumerang bagi mereka. Alasannya, Fitra, menurut Basuki, tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu soal anggaran tersebut dan malah memberi nama yang aneh, dana blusukan. "Kalau blusukan itu gratis," ujarnya.
Basuki menyebut niatan Fitra malah bermuatan politis. "Mungkin ada yang ingin menurunkan popularitas Gubernur dengan gaya blusukan-nya," ujarnya. (tempo.co)
SETUJUKAH anda tentang rilis data dari FITRA tersebut? Pilih PRO jika anda SETUJU atau KONTRA jika anda TIDAK SETUJU
Pro!
Kontra!
Posting Komentar