Info
|
Profil G+ Profil Facebook Profil twitter profil Youtube rss feed

Galeri Foto

Video

Rekomendasi Berita Lainnya close button
Home » » FITRA: Kalau Ingin Kaya, Jadilah Kepala Daerah

FITRA: Kalau Ingin Kaya, Jadilah Kepala Daerah

Written By SangDesains on Sabtu, 20 Juli 2013 | Sabtu, Juli 20, 2013

Editing Post Oleh:
Mantan Bupati Tangerang Ismed Iskandar yang sekaligus ayah dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar saat berjalan sebelum pelantikan Bupati baru Tanggerang di Dewan Perwakikan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, Banten, (22/3). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat 

DETAK Jakarta - Direktur Investigasi Dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan menjadi kepala daerah dapat membuat seseorang kaya raya dalam waktu singkat. "Kalau ingin kaya, jadilah kepala daerah. Kaya tapi masuk neraka," katanya di Jakarta, Jumat 19 Juli 2013.

Hal itu ia sampaikan setelah membacakan publikasi IHP (Ikhtiar Hasil Pemeriksaan) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pada periode tahun 2008 - 2012. anggaran 33 provinsi yang tersebar di Indonesia telah merugikan negara sebesar Rp 4.1 trilyun rupiah dengan jumlah 9.312 jenis kasus.

BPK mencatat provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. "Provinsi DKI Jakarta ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 191.112.690 rupiah dengan jumlah kasus sebanyak 967 jenis," kata Uchok.

Ranking pertama ditempati provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kerugian negara sebanyak Rp 400 miliar rupiah. Disusul dengan provinsi Aceh yang mencatat Rp 308 miliar. Di nomor tiga, provinsi Papua Barat membukukan jumlah kerugian sebanyak Rp 207 miliar.

Menurut Uchok, hambatan pemberantasan korupsi daerah ini disebabkan komitmen kepala daerah sangat minim untuk melakukan pemberantsan korupsi. "Setelah jadi kepala daerah, yang dipikirkan balik modal bukan melayani rakyat." Alih-alih mengawasi eksekutif, lanjut Uchok, DPRD malah bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program APBD demi kebutuhan partai dan partai mereka.  (tempo.co)
Share this post :

Posting Komentar