“Tanda sebagai kader PDI-P adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), jika tidak punya KTA tidak berhak mendatangi kongres, tapi kalau Bu Risma mau datang, ya terserah,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi, DPC PDI-Perjuangan Kota Surabaya, Sukadar, Senin (6/4/2015).
Sukadar mengatakan, wali kota perempuan pertama Surabaya itu hanyalah orang luar yang sukses diusung PDI-P untuk menjadi wali kota Surabaya.
“Tapi untuk pilwali tahun ini, kami pastikan tidak lagi mengusung orang luar, kami sudah tegas mengusung kader sendiri,” tambahnya.
Dinilai tidak memiliki komunikasi yang baik dengan PDI-P semenjak menjadi wali kota Surabaya, Risma terancam tidak akan diusung lagi dalam Pilwali Surabaya, Desember mendatang.
Sementara itu, sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD Surabaya seperti PAN, Partai Golkar, Gerindra, dan PKS menyatakan siap untuk mengusung Risma menjadi walikota lagi hingga 2020.(kompas)
red
Posting Komentar